PEMKAB BULELENG: Bupati Baru Gusur Orang Dekat Bupati Lama

Oleh: Ema Sukarelawanto - Thu Aug 30, 3:24 pm

345 views
Tweet

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana

SINGARAJA–Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bakal memberhentikan sejumlah orang dekat mantan Bupati Putu Bagiada dari jabatannya di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Informasi yang diperoleh di Singaraja, Kamis (30/8), beberapa nama yang bakal diberhentikan dari jabatannya itu di antaranya, Anak Agung Ngurah Kusa yang saat ini masih menjabat Asisten I Sekda Kabupaten Buleleng, Ketut Asta Semadi (Asisten II), Nyoman Gede Suryawan (Asisten III), dan Made Sukawirya (Kepala Dispenda).

Selain itu terdapat pula nama Made Somawijana (Kepala Disdik), Ketut Wijana (Kepala BKD), Heronimus Hure (Kepala Diskanla), Wayan Pasek Suwastika (Kepala KLH), Made Suyasa (Kepala Kesbangpolinmas), Putu Meles (Kepala Dinsos), dan Putu Merthajiwa (Kepala Bappeda).

Menurut sumber di lingkungan Sekretariat Daerah Pemkab Buleleng, nama-nama itu sebelumnya dikenal sebagai loyalis Putu Bagiada saat menjabat Bupati Buleleng 2002-2007 dan 2007-2012.

Namun, Putu Agus Suradnyana membantah anggapan bahwa dirinya sengaja menyingkirkan orang-orang dekat Putu Bagiada. “Mereka sudah memasuki masa pensiun sehingga sudah sewajarnya diganti. Paling lambat, awal bulan depan,” katanya.

Informasi yang berkembang juga menyebutkan bahwa Suradnyana akan menempatkan kembali beberapa pejabat yang sempat dicopot oleh Bagiada sebelum lengser beberapa waktu lalu, di antaranya Nyoman Sutrisna (mantan Kepala Diskanla), Gede Suyasa (mantan Kepala Disdik), dan Ida Bagus Geriastika (mantan Kepala Kesbangpolinmas).

Sementara itu, Koordinator LSM Gema Nusantara, Antonius Sanjaya Kiabeni, menuntut Sekda Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengembalikan biaya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di Singaraja pada 24 Juli 2012.

“Pelantikan di Singaraja tidak sah karena ternyata Gubernur Bali telah melantik ulang Bupati dan Wakil Bupati Buleleng di Denpasar pada 27 Agustus 2012. Oleh sebab itu, dana APBD yang digunakan untuk pelantikan pada 24 Juli 2012 harus dikembalikan,” katanya.

Anton juga mendesak Inspektorat Kabupaten Buleleng menelusuri anggaran biaya untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di gedung DPRD Buleleng di Singaraja itu.(ant/k2)online casino